Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

- Wecome The Fashion Deli Portal Ini!

The Fashion Deli, Jakarta – Berita terkini perekonomian dan bisnis hingga Rabu, 7 Februari 2024 dimulai dari Menteri Keuangan Mulyani Indrawati yang meminta seluruh kementerian atau lembaga memblokir anggarannya tahun ini melalui mekanisme penyesuaian nilai otomatis Rp. 50,14 triliun. Pak Mulyani mengumumkan penyesuaian otomatis akan dimulai pada 29 Desember 2023. Penyesuaian otomatis tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

Setelah itu, rencana pemerataan kesejahteraan atau kesejahteraan tahun 2024 menimbulkan kontroversi. Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyalurkan bantuan sosial baru bernama Bantuan Langsung Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan. Jumlah bansos terbaru adalah Rp 200 ribu per bulan dan pembayaran akan dibekukan sebesar Rp 600 ribu per keluarga sasaran mulai Januari hingga Maret 2024.

Selanjutnya, pemerintah menyalurkan sejumlah dana hibah atau bantuan sosial kepada masyarakat. Saat ini, setidaknya ada dua jenis bansos yang disalurkan. Dua program bansos tersebut adalah Bantuan Cadangan Beras (CBP) Pemerintah dan Bantuan Langsung Pengurangan Resiko Pangan (BLT).

Selain itu, ekonom senior Bloomberg Asia Tenggara Tamara Henderson memperkirakan pemilihan presiden (PilPress) akan berlangsung dua putaran. Ia juga mengatakan, kehadiran pemerintahan baru akan mempengaruhi aspek perekonomian ke depan.

Terakhir, Ekonom sekaligus Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yussuf Wibisono mengatakan, kebijakan banjir kesejahteraan jelang pemilu menyebabkan terjadinya anggaran “mendadak” berupa penyesuaian otomatis atau pemblokiran APBN.

Kelima berita ini paling banyak dibaca oleh pembaca saluran ekonomi dan bisnis The Fashion Deli. Berikut rangkuman lima berita yang sedang tren:

Berikutnya: 1. Jokowi Perintahkan Pak Mulyani Blokir APBN Rp 50 T…

1. Jokowi Perintahkan Pak Mulyani Lanjutkan APBN Rp 50 T, Bansos dan IKN

Menteri Keuangan Bapak Mulyani Indrawati meminta seluruh kementerian atau organisasi memblokir anggarannya tahun ini melalui mekanisme penyesuaian otomatis senilai Rp 50,14 triliun. Pak Mulyani mengumumkan penyesuaian otomatis akan dimulai pada 29 Desember 2023. Penyesuaian otomatis tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Diduga, tidak semua program diblokir atau pembeliannya tertunda. Salah satu anggaran yang terhindar dari pemblokiran atau penundaan adalah Program Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu tercatat dalam surat SMI bernomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannya diperoleh Tempo. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri dan pimpinan lembaga seperti kepala kejaksaan, direktur utama kepolisian, pimpinan lembaga pemerintah yang tidak berada di bawah yurisdiksi kementerian, dan pimpinan sekretaris lembaga negara,

“Sesuai dengan arahan Presiden RI atas penyampaian daftar pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan penyesuaian otomatis dalam pelaksanaannya. tahun fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024,” kata Pak Mulyani dalam poin pertama surat itu. Ditulis, dikutip Rabu 07 Februari 2024. Privy Akuisisi AyoPajak untuk Administrasi Perpajakan Digital

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Bansos sembako tersebut diduga disiapkan Jokowi sejak Gibran menjadi calon wakil presiden.

Rencana pemerataan kesejahteraan atau kesejahteraan pada tahun 2024 menuai kontroversi. Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyalurkan bantuan sosial baru bernama Bantuan Langsung Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan. Jumlah bansos terbaru adalah Rp 200 ribu per bulan dan pembayaran akan dibekukan sebesar Rp 600 ribu per keluarga sasaran mulai Januari hingga Maret 2024.

Kali ini, penyaluran bansos menjadi perdebatan publik karena dilaksanakan menjelang pemilihan umum presiden atau pilpres pada 14 Februari mendatang. Dalam pemberitaan Majalah Tempo, sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan (KMANKU) menduga BLT pangan dipolitisasi.

Sumber tersebut menduga bantuan tersebut akan digunakan untuk kemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden. Penunjukan Jibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempengaruhi penggunaan APBN untuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berikutnya: 3. Alasan Bansos BLT diluncurkan dalam 3 bulan dan dicairkan pada bulan Februari….

3. Alasan bansos BLT diluncurkan dalam 3 bulan dan dibayarkan pada bulan Februari, kata Jokowi dan Pak Mulyani

Pemerintah menyalurkan bantuan sosial atau bantuan sosial dalam jumlah tertentu kepada masyarakat. Saat ini, setidaknya ada dua jenis bansos yang disalurkan. Dua program bansos tersebut adalah Bantuan Cadangan Beras (CBP) Pemerintah dan Bantuan Langsung Pengurangan Resiko Pangan (BLT).

BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta rumah tangga pengguna (KPM) di Indonesia. Kesejahteraan yang merupakan program pengurangan risiko pangan BLT ini akan dibayarkan untuk periode Januari hingga Maret 2024. Lalu apa alasan kesejahteraan tidak dimulai hingga Februari 2024?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemberian bansos sudah disetujui DPR, bukan sekadar keputusan eksekutif. “Itu APBN. Jangan pikirkan keputusan kita sendiri, di sistem negara sama saja,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ekonom Bloomberg memperkirakan dua putaran pemilihan presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen

Ekonom senior Bloomberg untuk Asia Tenggara, Tamara Henderson, memperkirakan pemilihan presiden (PilPress) akan berlangsung dua putaran. Ia juga mengatakan, kehadiran pemerintahan baru akan mempengaruhi aspek perekonomian ke depan.

“Ada pemilihan presiden di Indonesia yang sebagian besar akan membuat investor menunggu hingga kepemimpinan dan ketidakpastian terselesaikan,” kata Henderson melalui video dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Hotel Westin, Jakarta, pada Rabu, 7 Februari. 2024.

Menurutnya, pemilihan umum (Pemilu) kali ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan jangka menengah. “Namun dalam praktiknya, keputusan pemilih bisa lebih beragam. “Ketidakpastian mengenai pergantian kepemimpinan akan berlanjut selama beberapa waktu dan pemungutan suara putaran kedua pada bulan Juni kemungkinan besar akan diperlukan,” katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.

NEXT : 5. PEMBLOKIRAN APBN UNTUK BANTUAN SOSIAL MENDATANG….

5. Pemblokiran dana bansos secara tiba-tiba oleh APBN, menurut para ekonom penyesuaian otomatis telah kehilangan kredibilitas

Sepekan jelang Pemilihan Umum (Pemilu), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial (Banso) berupa bantuan langsung tunai (BLT) pada Januari hingga Maret 2024 untuk mengurangi utang pangan sebesar Rp 11,25 triliun.

Menurut Yusuf Wibison, ekonom dan direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), kebijakan banjir kesejahteraan ini menghasilkan anggaran “instan” berupa penyesuaian otomatis atau pemblokiran APBN.

Dampak banjir kesejahteraan, ditambah dengan shock kesejahteraan, juga menyebabkan perlunya anggaran mendadak, kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Februari 2024.

Dampak anggaran jangka pendek kemudian dianggap sebagai dampak terhadap anggaran program pemerintah lainnya. Alhasil, pada 29 Desember 2023, Kementerian Keuangan (KMANKU) mengeluarkan kebijakan penyesuaian otomatis, yakni mekanisme penghentian sementara belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Program yang ada di anggaran diblokir.

Pemblokiran mencapai 5 persen dari anggaran masing-masing kementerian/organisasi. Total anggaran yang diblokir kebijakan ini mencapai Rp50 triliun. Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Redaksi: Tambang Dianggap Bisnis, Co-Founder Tokopedia Bantah Riset JATAM

Juru bicara timnas Amin, Ivan Terrigan mengatakan, film Dirty Voice menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang politik negara. Baca selengkapnya

Untuk memeriahkan pemilu 2024, kamu bisa menggunakan tween pemilu dengan desain berbeda. Di bawah ini link Pemilu 2024. Baca selengkapnya

Ikatan Jurnalis Independen (AJI) Kediri menyelenggarakan forum gratis bertajuk ‘Darurat Demokrasi’ di Kediri pada Minggu, 11 Februari 2024 bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan. Baca keseluruhannya

Mahasiswa asal Bandung mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal pemilu dan bansos. Baca selengkapnya

Polri siap menjaga keamanan TNI dan seluruh wilayah Tanah Air hingga proses pemilu berakhir. Baca selengkapnya

Ketua Bawaslu Kota Tangsel memastikan APK yang sudah dibuang akan segera dimusnahkan untuk menghindari penumpukan. Baca selengkapnya

Direktur Utama Bulog Bayu Krishnamurthy mengatakan, sejak awal tahun 2024, Bulog telah menyalurkan bantuan sosial sebanyak 185 ribu ton beras. Baca keseluruhannya

Film Prljavi glas memaparkan praktik politik tong babi dalam politisasi bansos pada pemilu 2024. Apa penjelasannya? Baca selengkapnya

Habiburokhman, perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mempertanyakan film Suara Kotor yang mengungkap dugaan pelanggaran pemilu. Baca selengkapnya

Pertamina memastikan bahan bakar minyak atau pasokan bahan bakar aman saat pemilu atau pemilu 2024. Baca selengkapnya